23 Februari 2019
WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.
Berita Hukum
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KEDUA PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)
Kamis, 27 Agustus 2015

           Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian fungsi pelayanan perizinan pada Pemerintah Daerah. salah satu diantaranya yang berkaitan dengan Pelayanan Perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga asing (IMTA), seiring dengan hal tersebut maka untuk pelaksanaan pendelegasian kewenangan tersebut dibutuhkan regulasi yang mengaturnya dalam bentuk Peraturan Daerah yang merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing yang cenderung semakin bertambah jumlahnya termasuk yang bekerja di Gorontalo. pengaturan tentang Tenaga Kerja Asing juga menjadi sangat penting dan strategis karena berkaitan dengan keinginan setiap orang untuk mendapatkan pejkerjaan sedangkan disatu sisi peluang kesempatan kerja yang ada kurang sebanding dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja. isu tenaga kerja saat ini bukan saja menjadi hanya terbatas pada peluang kesempatan kerja tetapi juga telah mencakup pada kerjasama Regional seperti era masyarakat Ekonomi Asean, berkaitan dengan ekonomi dan investasi, yang dimana terjadi hubungan hukum baik Privat maupun Hukum Publik bahkan Hubungan Antar negara.

          Maka dari itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk mengatur regulasi ketenagakerjaan asing yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja serta Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melaksanakan Focus Group Discusision (FGD) kedua dalam penyusunan Ranperda Retribusi perpanjangan IMTA yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2015 bertempat di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo, yang dimana melibatkan unsur dari SKPD terkait. FGD dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja serta dihadiri oleh AKBP Wirdo Nefisco, S.IK, M.Si selaku Wadir Intelkam Polda Gorontalo, Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh H.Yusfan Kai, SH selaku Kabag Perundang-undangan, perwakilan dari tenaga kerja Asing Mr, Rance Allen bekerja di PT. Hulonthalo Deheto Barakati, Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten/Kota se Porvinsi Gorontalo, Tim Penyusun Naskah Akademis dari unsur Perguruan tinggi dan unsur Kanwil Hukum dan Ham. FGD ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dalam hal Ranperda IMTA.

Lensa Kegiatan Forum Group Discussion (FGD)