23 Februari 2019
WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.
Berita Hukum
PERTEMUAN PELAKSANAAN ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK BERWAWASAN KESEHATAN SE-PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
Selasa, 01 September 2015

        Pada tanggal 27- 28 Agustus dilaksanakan Pertemuan Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2015 bertempat di Aula Dinas Kesehatan. Pertemuan ini di awali dengan laporan panitia oleh Arfan Karim.SKM dan di buka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang diwakili oleh Kabid Bina Upaya Kesehatan Reyke Uloli, SKM. M.Kes.

        Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu  maupun untuk melakukan tidakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat Negara Indonesia sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

        Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota. Kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah seperangkat kebijakan, peraturan maupun regulasi yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Adanya kebijakan publik ini akan mendorong segera terwujudnya lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial budaya yang mendukung, yang memungkinkan setiap insan hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat.

        Pemateri pada hari pertama yaitu Syafiin Napu membawa materi berjudul “Permasalahan Kesehatan di Provinsi Gorontalo”, Reyke Uloli membawa materi “Kebijakan  Kesehatan” dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi yang di wakili langsung oleh Asisten Pemerintahan Provinsi Gorontalo Dr. Drs Anis Naki, MM membawakan materi “Tahapan dalam membuat suatu kebijakan publik”.

        Pemateri pada hari kedua membawa materi “ Strategi Promosi Kesehatan dalam mencapai indikator Promosi Kesehatan 2015-2019

        Tindak lanjut dari Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan diharapkan mampu mendorong setiap sektor, utamanya sektor pemerintah untuk senantiasa mengedepankan pentingnya kesehatan dalam setiap formulasi kebijakan. Setuju atau tidak setuju, peran pemerintah dalam menyelenggarakan program kesehatan masih sangat penting. Pemerintah memiliki jangkauan yang luas serta ditunjang dengan anggaran. Oleh karena keberhasilan program-program kesehatan juga masih diwarnai oleh besarnya peran, komitmen serta kebijakan pemerintah. Satu hal terpenting yang menjadi kewenangan pemerintah adalah menghasillkan kebijakan publik berwawasan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui seksi Promosi Kesehatan melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong lahirnya satu kebijakan berupa regulasi atau aturan dalam bidang kesehatan dimana kegiatan dimaksud salah satunya adalah pertemuan pelaksanaan advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan ini.

LENSA KEGIATAN