23 Februari 2019
WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.
Berita Hukum
KONSULTASI PUBLIK PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO
Selasa, 15 September 2015

 

          Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam pengadaan tanah adalah untuk kepentingan Umum, artinya menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanah yang selanjutnya dibangun sesuatu untuk kepentingan umum akan menjadi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau menjadi milik BUMN apabila dipergunakan untuk kepentingannya

 

           Permasalahan dalam pengadaan tanah dapat terkait secara langsung dengan proses  pengadaan tanahnya sejak perencanaan hingga penyerahan, maupun dampak tidak langsung dari kesejajaran nilai tanah yang telah digantikan dengan uang atau lainnya. Dibanding harta lainnya yang dapat dimiliki manusia, secara umum kepemilikan tanah memiliki keterikatan lebih luas dan menyangkut banyak pihak dibanding dengan kepemilikan harta benda lainnya. Regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saat ini mengacu pada UU 2/2012 jo Perpres 71/2012 dan operasionalisasinya mendasarkan pada Peraturan Kepala BPN 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang secara substansial lebih memberikan ruang pada kepentingan masyarakat terkena dampak.

          Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Setelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Kemudian Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur sesuai dengan kesepakatan tersebut. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak di terimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

           Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.

          Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Pemerintahan mengadakan Konsultasi Publik Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Randangan di dua lokasi berbeda yaitu dikecamatan Randangan dan Kecamatan Patilanggio. Konsultasi Publik tersebut dihadiri dan dipandu Oleh Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo selaku Ketua Tim Persiapan. dalam Konsultasi Publik tersebut banyak aspirasi yang didapat pada masyarakat dalam hal keluhan seputar perencanaan Pembangunan tersebut. tetapi masyarakat menyadari begitu pentingnya pembangunan bendung ini sehingga mereka setuju atas pembangunan asalkan ganti kerugiannya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

LENSA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK