22 Oktober 2017
WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Undang-undang (UU)

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Undang-undang (UU) 1 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 2015.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 2015.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NO 3 TAHUN 2015.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu no 4 tahun 2015 net.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu no 5 tahun 2015 net.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu no 6 tahun 2015 net.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 2015 net.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 2015.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 2015.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_10_Tahun_2015.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_Nomor_11_Tahun_2015.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 1 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2014 PERINDUSTRIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2014 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_no_4_tahun_2014.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2014 DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2014 PERDAGANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 8 TAHUN 2014.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu nomor 9 2014.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2014 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 10 tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2014 KEINSINYURAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2014 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak NOMOR 13.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2014 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2014 KESEHATAN JIWA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2014 STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2014 PANAS BUMI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2014 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2014 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2014 HUKUM DISIPLIN MILITER Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 25 Tahun 204.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2014 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 26 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 27 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2014 HAK CIPTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 28 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2014 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 29 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 31 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2014 KELAUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 32 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2014 JAMINAN PRODUK HALAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 34 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 35 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2014 TENAGA KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 36 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2014 KONSERVASI TANAH DAN AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 37 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2014 KEPERAWATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 38 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2014 PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 39 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2014 PERASURANSIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 40 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 41 Tahun 2014.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_No_1_Tahun_2013.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 5 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 6 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 8 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 9 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2013 PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 10 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2013 PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2013 PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2013 ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2013 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2013 PENDIDIKAN KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2013 KEANTARIKSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2013 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 22 TAHUN 2013.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 2013, DISTRIBUSI II.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2013 PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 38 Tahun 2013.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2012 PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 1 TAHUN 2012.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 2 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 3 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2012 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 4 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2012 PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 5 TAHUN 2012.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 6 TAHUN 2012.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 7 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2012 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 8 TAHUN 2012.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 9 TAHUN 2012.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2012 PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU NOMOR 10 TAHUN 2012.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 11 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2012 PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 12 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 13 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2012 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 14 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2012 VETERAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 15 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2012 INDUSTRI PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 16 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2012 PERKOPERASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 17 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2012 PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 19 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2012 PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 20 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 21 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 22 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 23 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2012 PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU Nomor 24 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2012 HIBAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PP Nomor 2 Tahun 2012.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 1 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 2 TAHUN 2011.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2011 TRANSFER DANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 3 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2011 INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 4 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2011 AKUNTAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 5 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2011 KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2011 MATA UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 8 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 9 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 10 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 11 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2011 PENANGANAN FAKIR MISKIN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 13 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2011 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 14 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2011 PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 15 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2011 BANTUAN HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2011 INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 17 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 18 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2011 PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 19 TAHUN 2011.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2011 RUMAH SUSUN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 20 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2011 OTORITAS JASA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 21 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2011 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2011 PENGELOLAAN ZAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 23 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 24 Tahun 2011.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 1 TAHUN 2010.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 2 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2010 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 3 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2010 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 4 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2010 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 5 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2010 PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2010 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 8 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2010 KEPROTOKOLAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 9 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2010 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 10 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2010 CAGAR BUDAYA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 11 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2010 GERAKAN PRAMUKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2010 HOLTIKULTURA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No 13 Tahun 2010.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak 04KK001.pdf Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 76/2012
Undang-undang (UU) 1 / 2009 PENERBANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 1 TAHUN 2009.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2009 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 2 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 3 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2009 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 4 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2009 PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 5 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 8 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2009 BADAN HUKUM PENDIDIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 9 TAHUN 2009.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2009 KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 10 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2009 KESEJAHTERAAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 11 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2009 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 13 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 14 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2009 PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 15 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 17 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2009 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 18 TAHUN 2009.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2009 PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 19 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2009 GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 20 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2009 PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 21 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2009 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 23 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak uu24th2009.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2009 PELAYANAN PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 25 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 26 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2009 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 27 TAHUN 2009.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2009 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 28 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 29 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2009 KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 30 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2009 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 31 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 32 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2009 PERFILMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 33 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 34 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2009 NARKOTIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 35 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2009 KESEHATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 36 TAHUN 2009.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2009 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 37 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2009 POS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 38 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2009 KAWASAN EKONOMI KHUSUS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 39 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2009 KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 40 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2009 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 41 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 42 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2009 KEARSIPAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 43 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2009 RUMAH SAKIT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 44 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 45 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2009 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 46 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2009 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 47 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 48 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 49 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 49 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 50 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 51 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 2009 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 52 Tahun 2009.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2008 PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 1 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2008 PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 2 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 3 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 4 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 5 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 8 TAHUN 2009.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2008 PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 9 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2008 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 10 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 11 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2008 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 13 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 14 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2008 PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 15 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2008 P E L A Y A R A N Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 17 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2008 PENGELOLAAN SAMPAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 18 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2008 SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 19 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2008 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 20 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2008 PERBANKAN SYARIAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 21 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 23 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 24 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 25 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 26 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 27 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 28 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 29 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 30 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 31 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 32 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 33 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 34 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2008 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 35 TAHN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 36 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2008 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 37 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2008 PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 38 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2008 KEMENTERIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 39 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 40 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 41 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2008 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak NOMOR 42.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2008 WILAYAH NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 43 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2008 PORNOGRAFI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 44 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 45 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 46 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 47 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak Tidak ada Dokumen
Undang-undang (UU) 49 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_49_Tahun_2008.pdf
Undang-undang (UU) 50 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 50 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 51 / 2008 PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 51 Tahun 2008f.pdf
Undang-undang (UU) 52 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 52 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 53 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 53 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 54 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 54 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 55 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 55 Tahun 2008.pdf
Undang-undang (UU) 56 / 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 56 TAHUN 2008.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_1_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_2_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_3_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_4_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_5_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 8 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 9 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 10 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 11 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_13_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_14_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_15_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 17 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_18_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_19_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2007 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_20_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2007 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_21_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2007 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2007 PERKERETAAPIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_23_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2007 PENANGGULANGAN BENCANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_24_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2007 PENANAMAN MODAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 25 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2007 PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_26_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 27 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 28 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2007 PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_29_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2007 ENERGI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 30 Tahun 2007.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_31_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2007 PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_32_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 33 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_34_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 35 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_36_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_37_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2007 PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 38 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 39 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2007 PERSEROAN TERBATAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_40_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_41_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 42 / 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_No_42_th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 43 / 2007 PERPUSTAKAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_43_Th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 44 / 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_44_Th_2007.pdf
Undang-undang (UU) 45 / 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 45 TAHUN 2007.pdf
Undang-undang (UU) 46 / 2007 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_46_Tahun_2007.pdf
Undang-undang (UU) 47 / 2007 PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_47_Tahun_2007.pdf
Undang-undang (UU) 48 / 2007 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_48_Tahun_2007.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2006 BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_1_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2006 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_2_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_3_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 4 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 5 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2006 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2006 PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2006 SISTEM RESI GUDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_9_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2006 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_10_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2006 PEMERINTAHAN ACEH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 11 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2006 KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 12 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_13_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_14_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2006 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_15_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2006 SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_16_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_17_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 18 TH 2006.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2006 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_19_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2006 PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_20_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2006 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_21_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2006 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_22_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_23_th_2006.pdf
Undang-undang (UU) 1 / 2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU No.1 Tahun 2005.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 2 TH 2005.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2005 SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_3_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_4_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_5_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_6_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2005 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_7_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_8_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_9_Tahun_2005.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2005 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_10_Tahun_2005.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_11_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_12_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2005 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_13_th_2005.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2005 GURU DAN DOSEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_14_th_2005.PDF
Undang-undang (UU) 1 / 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 1TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 2 / 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_2_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 3 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_3_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 4 / 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 4 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 5 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 5 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 6 / 2004 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 6 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 7 / 2004 SUMBER DAYA AIR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 7 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 8 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_8_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 9 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 9 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 10 / 2004 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_10_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 11 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_11_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 12 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_12_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 13 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_13_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 14 / 2004 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_14_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 15 / 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_15_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 16 / 2004 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 16 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 17 / 2004 PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTIONS ON CLIMATE CHANGE (PTOROKOL KYOTO TENTANG KONVENSI KERANGKA KERJA PBB TENTANG PERUBAHAN IKLIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_17_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 18 / 2004 PERKEBUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_18_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 19 / 2004 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_19_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 20 / 2004 PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_20_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 21 / 2004 PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL IN BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGYCAL BIODIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI) MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_21_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 22 / 2004 KOMISI YUDISIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 22 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 23 / 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_no_23_th_2004.pdf
Undang-undang (UU) 24 / 2004 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 24 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 25 / 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_25_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 26 / 2004 PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_26_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 27 / 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_27_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 28 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_28_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 29 / 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_29_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 30 / 2004 JABATAN NOTARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_30_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 31 / 2004 PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_31_Tahun_2004.pdf
Undang-undang (UU) 32 / 2004 PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 32 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 33 / 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU 33 TH 2004.pdf
Undang-undang (UU) 34 / 2004 TENTARA NASIONAL INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_34_TAHUN_ 2004.pdf
Undang-undang (UU) 35 / 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_35_TAHUN_ 2004.pdf
Undang-undang (UU) 36 / 2004 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_36_TAHUN_2004.pdf
Undang-undang (UU) 37 / 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_37_TAHUN_2004.pdf
Undang-undang (UU) 38 / 2004 JALAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_38_TAHUN_2004.pdf
Undang-undang (UU) 39 / 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_39_TAHUN_2004.pdf
Undang-undang (UU) 40 / 2004 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_40_TAHUN_2004.pdf
Undang-undang (UU) 41 / 2004 WAKAF Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_NO_41_TAHUN- 2004.pdf

JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
STATUS AKHIR: