PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (dpm-luep) Tahun 2008

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (baz) Provinsi Gorontalo

Hukum Islam

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44.a Tahun 2008 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Berbasis Internet (e- Procurement) Provinisi Gorontalo

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Pekerjaan Fisik Proyek Sumber Dana Apbd Dan Apbn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja "fokus Unggulan" Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

Berlaku