PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Usaha Perikanan Di Danau Limboto

Hukum Lingkungan

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Dan Belanja Bantuan Partai Politik

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Belanja Hibah

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

Berlaku

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

Berlaku

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

Berlaku