PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal Diprovinsi Gorontalo

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Gorontalo

Hukum Lingkungan

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Gorontalo

Hukum Lingkungan

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Gorontalo

Hukum Lingkungan

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri Povinsi Gorontalo

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (p4d) Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah

Hukum Ekonomi

Status Peraturan:

---

dicabut