PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Melalui Penciptaan Wirausaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Hukum Administrasi Negara

Status Peraturan:

---

Tidak Diketahui

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Hukum Tata Negara

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo

Hukum Pada Umumnya

Status Peraturan:

---

dicabut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan:

---

-

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan:

---

dicabut